Indonesian Web Site on Agribusiness Information
Agribusiness Online - Indonesian Agribusiness on the Net

Home



Rencana BM Beras 65 %, IMF vs Pemerintah

Sejak dimulainya krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1997 lalu dan yang sampai sekarang 4 tahun kemudian krisis tidak kunjung selesai dan malahan berkelanjutan. Pada masa-masa ini Indonesia menjadi sangat tergantung pada IMF (International Monetery Fund) karena persetujuan lembaga keuangan dunia tersebut menentukan kucuran dana pinjaman bagi perputaran ekonomi Indonesia. Tanpa dana pinjaman (dari IMF, CGI, maupun dana pinjaman bilateral lainnya) maka ekonomi Indonesia akan dibayangi kebangkrutan. Tidak ada dana untuk melaksanakan pengelolaan negara, pembangunan atau pemeliharaan infra struktur. Subsidi berbagai usaha strategis harus dicabut seperti halnya kelistrikan, telepon, dan bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan BBM di bulan Januari 2002 mendatang sudah merupakan bayangan menakutkan tersediri, yaitu bayangan kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok, sarana transportasi, produk pabrik dan membebani proses-proses produksi di berbagai bidang usaha.

Kontrak Indonesia dengan IMF akan berakhir awal tahun 2002 dan sejauh ini Pemerintah Indonesia sudah memberikan ancar-ancar untuk memperpanjang kesepakatan extended fund facilities (EFF) selama 1 tahun ke depan yaitu hingga tahun 2003. Meskipun isu demikian dibantah oleh Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang lebih menekankan untuk berfokus pada mengkaji ulang letter of
intent. Sebaliknya banyak pengamat ekonomi lebih memilih berhati-hati dan menghendaki Pemerintah meminta persetujuan terlebih dahulu dari DPR mengingat konsekuensi dari kerjasaman tersebut begitu luas dan terkait dengan kapasitas sumber daya ekonomi Indonesia. Pada dasarnya Indonesia memang masih membutuhkan IMF untuk keluar dari krisis tetapi diperlukan hubungan yang lebih mengedepankan kedaulatan Indonesia dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis. 

Keinginan IMF acapkali banyak bersebrangan dengan rencana ekonomi Pemerintah. Seperti baru-baru ini, dimana IMF tidak setuju dengan rencana Pemerintah untuk menerapkan bea masuk 65 % terhadap beras fleksibel pada saat musim panen dan 30 % di luar musim panen. Rencana itu sendiri berasal dari usulan Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional untuk mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) yang mengatur bea masuk beras 65 %. Tim Pengkajian terdiri atas beberapa lembaga seperti Departemen Pertanian, Bappenas, Bulog, HKTI, Indef dan sejumlah perguruan tinggi. Tampaknya proposal Inpres yang dijadwalkan keluar bulan Oktober 2001 lalu masih menjadi bahan pertimbangan kembali. 

Bea masuk beras sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp 430 per kg. Selanjutnya besaran bea masuk tersebut akan juga memperhitungkan harga beras di tingkat lokal maupun internasional, nilai tukar rupiah, dan harga patokan yang ditetapkan Pemerintah. Patokan harga tidak lagi mengacu pada Harga Dasar Gabah (HDG) tetapi berpatokan pada harga Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Bulog (Rp 1.519 per kg) dan harga pembelian beras oleh Bulog dari petani di gudang Dolog (Rp 2.474 per kg). Mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia, maka 
kebijakan penerapan bea masuk akan berdampak besar terhadap perdagangan beras internasional. Di satu sisi, rakyat Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh beras dengan harga murah, tetapi di sisi lain mempunyai keharusan untuk melindungi petani. Sebagai perbandingan, Thailand yang merupakan negara produsen beras potensial sampai sekarang masih menerapkan kuota tahunan impor beras (antara 237,863 ton - 245,792 ton) untuk melindungi petaninya. Kalangan petani Indonesia sudah lama mendesak Pemerintah untuk menaikkan bea masuk impor beras untuk menghambat beras impor yang bisa menyebabkan surplus di pasar lokal dan menurunkan harga beras. 

 ! Home Visit Our Sponsors Ads Articles Ads Here  ! Main Articles ! !  Directory  ! Rice !